Apabila mengkaji proses historis kota Buton yang perlu diperhatikan adalah lembaga kerajaan atau para penguasa yang pernah berkuasa di wilayah itu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan itu yang membentuk identitas. sekaligus sebagai peletak dasar dari pemukiman awal menjadi pemukiman permanen hingga berwujud sebagai sebuah kota. Selain itu, perkembangan budaya, dan semua aktivitas masyarakatnya dipengaruhi oleh kerajaan yang berkuasa di wilayah itu.
Dalam beberapa hal, faktor eksternal berpengaruh dalam pembentukan kultur suatu masyarakat, terutama masyarakat pantai yang sifatnya terbuka untuk menerima perubahan. Dalam konteks inilah identitas kota Buton dapat dipahami. Kota-kota di Indonesia mulai mengalami perubahan secara ekologis sejak abad ke-19. Hal ini ditandai dengan munculnya pemukiman baru orang-orang Eropa, Cina dan Arab. Seiring dengan perubahan sosial yang semakin luas pada abad ke-20, terjadi juga perubahan ekologi sehingga kota-kota menjadi semakin teratur.
Perubahan itu terlihat pada fasilitas kota, diantaranya pendirian tempat-tempat ibadah berupa masjid dan gereja. Selain itu, berdiri pula kompleks perkantoran, sekolah, pasar, toko, dan sebagainya yang mengikuti jaringan jalan raya. Semua itu sebagai bagian dari infrastruktur dan fasilitas kota. Muncul dan berkembangnya pemukiman baru, juga berkaitan erat dengan faktor politik. Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antarkerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate. Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi sasaran para imigran dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman.
Dalam beberapa hal, faktor eksternal berpengaruh dalam pembentukan kultur suatu masyarakat, terutama masyarakat pantai yang sifatnya terbuka untuk menerima perubahan. Dalam konteks inilah identitas kota Buton dapat dipahami. Kota-kota di Indonesia mulai mengalami perubahan secara ekologis sejak abad ke-19. Hal ini ditandai dengan munculnya pemukiman baru orang-orang Eropa, Cina dan Arab. Seiring dengan perubahan sosial yang semakin luas pada abad ke-20, terjadi juga perubahan ekologi sehingga kota-kota menjadi semakin teratur.
Perubahan itu terlihat pada fasilitas kota, diantaranya pendirian tempat-tempat ibadah berupa masjid dan gereja. Selain itu, berdiri pula kompleks perkantoran, sekolah, pasar, toko, dan sebagainya yang mengikuti jaringan jalan raya. Semua itu sebagai bagian dari infrastruktur dan fasilitas kota. Muncul dan berkembangnya pemukiman baru, juga berkaitan erat dengan faktor politik. Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antarkerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate. Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi sasaran para imigran dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman.
Dampak dari konflik itu adalah ditinggalkannya pemukiman asal dan pembukaan pemukiman baru oleh kelompok masyarakat Bugis-Makassar di wilayah pantai Pulau Buton. Posisi wilayah Buton sebagai kota sangat dekat dengan pusat birokrasi kolonial di Timur Indonesia yakni Ambon dan Makassar. Kondisi itu sangat menguntungkan posisi Buton karena berada di jalur menuju Maluku jika dari barat Indonesia dan sebaliknya. Posisi itu juga menguntungkan dalam hal; Buton lebih mudah dijangkau dari kedua kota itu untuk melakukan perdagangan antarpulau. Begitu pula dengan para pedagang lain yang tertarik menyinggahi Buton untuk membeli beberapa hasil hutan berupa kayu jati, rotan, dan damar, serta laut berupa lola, sirip ikan hiu, teripang, mutiara, dan sebagainya.
Indikasi paling jelas ketika mengkaji perkembangan infrastruktur kota Buton adalah adanya realitas bahwa perkembangan infrastruktur kota sampai berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda adalah mengikuti perkembangan unit-unit ekonomi yang berkembang baik di pedalaman maupun di wilayah sekitar pantai. Sebuah kota dapat dikatakan berkembang bila kota itu mempunyai fasilitas dan infrastruktur kota yang memadai. Seberapa jauh infrastruktur kota sudah berkembang dan fasilitas apa yang dimiliki kota Buton di Sulawesi Tenggara selama periode 1920 an -1942. Fasilitas kota yang dimaksud adalah jaringan jalan, pelabuhan, sarana transportasi, industri dan perdagangan, fasilitas perumahan, dan sarana ibadah. Kondisi jaringan jalan di Buton pada awalnya merupakan jalan setapak yang digunakan masyarakat. Masyarakat Buton menggunakan jaringan jalan darat tidak untuk kepentingan komersiil dan media mobilitas efektif yang menguntungkan secara ekonomis.
Akan tetapi, ketika pemerintah Hindia Belanda menguasai sepenuhnya wilayah itu pada tahun 1906, perubahan terjadi pada infrastruktur kota berupa pelebaran dan pengerasan jalan. Pembangunan jaringan jalan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton oleh pemerintah Hindia Belanda yakni pembukaan jalan dari Bau-Bau ke Pasarwajo. Jaringan jalan darat ini diperpanjang lagi ketika penambangan aspal Buton diperluas ke daerah Kabungka sejauh 5 km. Fasilitas lain yang diperbaiki adalah pelabuhan Pasarwajo yang semula hanya merupakan sebuah pelabuhan nelayan berubah menjadi pelabuhan ekspor aspal. Perkembangan kota Buton terlihat ketika Belanda mencampuri urusan pemerintahan.
Beberapa proyek perbaikan fasilitas kota diusulkan untuk dilaksakan dalam rangka memperlancar mobilitas ke daerah-daerah produksi. Realisasi pelaksanaan proyek perbaikan fasilitas kota Buton adalah isolasi penduduk pedalaman terbuka. Pasar di Buton terletak di tepi sungai Bau-Bau dan di sekitar pelabuhan Bau-Bau. Pasar ini mulai dibangun secara permanen sejak tahun 1920. Para pedagang Cina mulai memanfaatkan pasar ini sebagai tempat transaksi. Etnis Bugis dan Makasar memanfaatkan pasar tersebut. Pasar ini makin ramai karena banyak pedagang yangberasal dari Jawa, Madura, Bugis, Makasar, Cina, dan Malaka datang untuk berdagang di Kendari. Tidak mengherankan apabila di sebelah timur pasar yang juga mr bukit terdapat pula pekuburan Cina. Catatan tentang industri di kota Buton sedikit yang diketahui, tidak seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya saja ada kesamaan dengan daerah lain seperti yang umum berlaku di daerah pantai, terutama industri perahu, kerajinan anyam-anyaman, dan pandai besi.
Catatan Elbert mengenai industri anyam-anyaman dan kerajinan pandai besi terdapat di Buton. Industri perahu layar dapat ditemukan pada sebagian besar masyarakat pantai di seluruh Buton termasuk di kepulauan tukang besi yakni Tomia dan Binongko, Kabaena dan Muna di kepulauan Tiworo. Catatan mengenai kondisi transportasi di Buton dapat digambarkan bahwa yang paling banyak jenis perahu layar nonmesin. Jenis perahu layar ini adalah wangkang, pancalang, paduwakang, sope-sope, dan palari. Jenis perahu lain yang melakukan aktivitas perdagangan di daerah itu adalah jenis perahu layar model Eropa (zeilschepen op Europeesche wijze getuigd) dengan intensitas yang ramai. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya kapal yang singgah di beberapa pelabuhan Bau-Bau. Setelah melihat beberapa data arsip, pustaka dan data lapangan (belum diolah) maka yang dapat dilihat dari perkembangan kota Buton sebelum tahun 1920 an sebagai berikut; pertama, ketika Buton menjadi ibukota Afdeeling Sulawesi Timur pada tahun 1911.
Pada tahun 1915, Afdeling Buton dan Laiwui (Kendari) digabungkan dengan Bungku dan Mori yang dipusatkan di Buton sebagai ibukota Afdeeling Oost Celebes. Dampak langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan dan jaringan jalan. Selain itu, pendirian asrama militer dan perumahan, air bersih, telepon, sekolah, serta fasilitas transportasi darat. Semua itu merupakan bagian dari politik ekonomi Belanda, karena pada kenyataanya pemerintah Hindia Belanda mengambil keuntungan dari semua fasilitas yang disediakan itu dalam bentuk pajak dan tenaga kerja. Arah perkembangan kota Buton lebih kepada suatu ciri kota niaga atau kota pelabuhan yang mengandalkan sektor ekonomi lain sebagai basis pendukungnya. Kondisi ini didukung oleh posisi geografis (letak kota) dan perilaku masyarakatnya yang berorientasi maritime (pedagang dan pelayar). Pertambangan aspal sebagai industri yang memiliki nilai jual tinggi dan menjadi kebutuhan setiap daerah mendorong sektor lain ikut berkembang seperti penyediaan berbagai fasilitas kota untuk mendukung proses kinerja industri secara simultan dan berkelanjutan.
Indikasi paling jelas ketika mengkaji perkembangan infrastruktur kota Buton adalah adanya realitas bahwa perkembangan infrastruktur kota sampai berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda adalah mengikuti perkembangan unit-unit ekonomi yang berkembang baik di pedalaman maupun di wilayah sekitar pantai. Sebuah kota dapat dikatakan berkembang bila kota itu mempunyai fasilitas dan infrastruktur kota yang memadai. Seberapa jauh infrastruktur kota sudah berkembang dan fasilitas apa yang dimiliki kota Buton di Sulawesi Tenggara selama periode 1920 an -1942. Fasilitas kota yang dimaksud adalah jaringan jalan, pelabuhan, sarana transportasi, industri dan perdagangan, fasilitas perumahan, dan sarana ibadah. Kondisi jaringan jalan di Buton pada awalnya merupakan jalan setapak yang digunakan masyarakat. Masyarakat Buton menggunakan jaringan jalan darat tidak untuk kepentingan komersiil dan media mobilitas efektif yang menguntungkan secara ekonomis.
Akan tetapi, ketika pemerintah Hindia Belanda menguasai sepenuhnya wilayah itu pada tahun 1906, perubahan terjadi pada infrastruktur kota berupa pelebaran dan pengerasan jalan. Pembangunan jaringan jalan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton oleh pemerintah Hindia Belanda yakni pembukaan jalan dari Bau-Bau ke Pasarwajo. Jaringan jalan darat ini diperpanjang lagi ketika penambangan aspal Buton diperluas ke daerah Kabungka sejauh 5 km. Fasilitas lain yang diperbaiki adalah pelabuhan Pasarwajo yang semula hanya merupakan sebuah pelabuhan nelayan berubah menjadi pelabuhan ekspor aspal. Perkembangan kota Buton terlihat ketika Belanda mencampuri urusan pemerintahan.
Beberapa proyek perbaikan fasilitas kota diusulkan untuk dilaksakan dalam rangka memperlancar mobilitas ke daerah-daerah produksi. Realisasi pelaksanaan proyek perbaikan fasilitas kota Buton adalah isolasi penduduk pedalaman terbuka. Pasar di Buton terletak di tepi sungai Bau-Bau dan di sekitar pelabuhan Bau-Bau. Pasar ini mulai dibangun secara permanen sejak tahun 1920. Para pedagang Cina mulai memanfaatkan pasar ini sebagai tempat transaksi. Etnis Bugis dan Makasar memanfaatkan pasar tersebut. Pasar ini makin ramai karena banyak pedagang yangberasal dari Jawa, Madura, Bugis, Makasar, Cina, dan Malaka datang untuk berdagang di Kendari. Tidak mengherankan apabila di sebelah timur pasar yang juga mr bukit terdapat pula pekuburan Cina. Catatan tentang industri di kota Buton sedikit yang diketahui, tidak seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya saja ada kesamaan dengan daerah lain seperti yang umum berlaku di daerah pantai, terutama industri perahu, kerajinan anyam-anyaman, dan pandai besi.
Catatan Elbert mengenai industri anyam-anyaman dan kerajinan pandai besi terdapat di Buton. Industri perahu layar dapat ditemukan pada sebagian besar masyarakat pantai di seluruh Buton termasuk di kepulauan tukang besi yakni Tomia dan Binongko, Kabaena dan Muna di kepulauan Tiworo. Catatan mengenai kondisi transportasi di Buton dapat digambarkan bahwa yang paling banyak jenis perahu layar nonmesin. Jenis perahu layar ini adalah wangkang, pancalang, paduwakang, sope-sope, dan palari. Jenis perahu lain yang melakukan aktivitas perdagangan di daerah itu adalah jenis perahu layar model Eropa (zeilschepen op Europeesche wijze getuigd) dengan intensitas yang ramai. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya kapal yang singgah di beberapa pelabuhan Bau-Bau. Setelah melihat beberapa data arsip, pustaka dan data lapangan (belum diolah) maka yang dapat dilihat dari perkembangan kota Buton sebelum tahun 1920 an sebagai berikut; pertama, ketika Buton menjadi ibukota Afdeeling Sulawesi Timur pada tahun 1911.
Pada tahun 1915, Afdeling Buton dan Laiwui (Kendari) digabungkan dengan Bungku dan Mori yang dipusatkan di Buton sebagai ibukota Afdeeling Oost Celebes. Dampak langsung kebijakan ini adalah pembangunan dan perbaikan fasilitas kota berupa sarana pelabuhan dan jaringan jalan. Selain itu, pendirian asrama militer dan perumahan, air bersih, telepon, sekolah, serta fasilitas transportasi darat. Semua itu merupakan bagian dari politik ekonomi Belanda, karena pada kenyataanya pemerintah Hindia Belanda mengambil keuntungan dari semua fasilitas yang disediakan itu dalam bentuk pajak dan tenaga kerja. Arah perkembangan kota Buton lebih kepada suatu ciri kota niaga atau kota pelabuhan yang mengandalkan sektor ekonomi lain sebagai basis pendukungnya. Kondisi ini didukung oleh posisi geografis (letak kota) dan perilaku masyarakatnya yang berorientasi maritime (pedagang dan pelayar). Pertambangan aspal sebagai industri yang memiliki nilai jual tinggi dan menjadi kebutuhan setiap daerah mendorong sektor lain ikut berkembang seperti penyediaan berbagai fasilitas kota untuk mendukung proses kinerja industri secara simultan dan berkelanjutan.
Sumber:
PERKEMBANGAN INDUSTRI
DAN INFRASTRUKTUR KOTA BUTON 1920an -19421
Oleh: La Ode Rabani (22 mei 2009)
Komentar
Posting Komentar